Oleh Fadhil As. Mubarok | Chairman of MUBAROK INSTITUTE
Pernyataan saya mencerminkan harapan besar masyarakat agar kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto diperkuat oleh jajaran diplomat yang handal di kancah internasional. Harapan ini selaras dengan komitmen beliau untuk menjadikan Indonesia sebagai “Macan Asia” yang disegani sekaligus kekuatan alternatif dalam perdamaian dunia. Ulasan tulisan saya akan mencoba memberikan penjelasan mendalam mengapa saran terkait penunjukan Duta Besar (Dubes) berbasis kompetensi karena ini sangat krusial bagi masa depan pemerintahan. Sesungguhnya diplomasi sebagai wajah dalam visi Asta Cita, Presiden Prabowo menekankan penguatan pertahanan dan keamanan serta kepemimpinan Indonesia di tingkat global. Duta Besar bukan sekadar jabatan administratif, melainkan ujung tombak yang harus mampu menerjemahkan kepentingan nasional, mengamankan investasi dan melindungi WNI. Di samping itu untuk membangun citra positif yang membuktikan bahwa pemerintahan Indonesia saat ini bersih, jujur, dan pro-rakyat di mata dunia.
Kompetensi atau Kepentingan Politik
Apresiasi saya terhadap tokoh-tokoh yang tergabung dalam Forum Masyarakat Hubungan Internasional, mereka sangat relevan karena diplomasi profesional memerlukan tiga pilar utama. Pilar-pilar itu adalah knowledge (pengetahuan) yang mempunyai pemahaman mendalam tentang geopolitik dan hukum internasional, skills (kemampuan) yang menunjukan keahlian negosiasi tajam untuk memenangkan posisi Indonesia dalam forum multilateral, lalu network (jaringan) dengan akses langsung ke pengambil kebijakan di negara penempatan. Jika penunjukan Dubes hanya didasarkan pada bagi-bagi kursi politik (akomodasi politik), maka dikhawatirkan mesin diplomasi kita akan melambat saat menghadapi dinamika dunia yang sangat cepat.
Dalam membentuk Politik Bebas Aktif yang berwibawa, artikel yang saya sampaikan ini memaparkan mengenai peran Presiden Prabowo dalam perdamaian dunia, Indonesia membutuhkan diplomat yang mampu menjalankan politik Bebas Aktif secara substansial. Dubes yang kompeten akan memastikan bahwa posisi Indonesia tetap netral namun tetap berpengaruh dalam konflik global, menjadikannya penengah yang dihormati. Indonesia harus dapat mewujudkan tentang meneladani simbol rekonsiliasi, saran yang disampaikan secara tulus dan santun merupakan manifestasi dari karakter bangsa. Dengan mendengarkan masukan dari para pakar dan praktisi senior, Presiden Prabowo justru menunjukkan jiwa kepemimpinan yang demokratis dan terbuka (inklusif), sesuai dengan semangat rekonsiliasi nasional yang selama ini beliau gaungkan. Jadi penempatan sosok yang tepat di posisi yang tepat (the right man on the right place) di pos-pos diplomatik akan menjadi katalisator bagi Indonesia untuk benar-benar negara kita terang benderang di panggung global.
Kriteria Ideal Profil Diplomat Pejuang
Berdasarkan visi besar Presiden Prabowo untuk membawa Indonesia menjadi kekuatan ekonomi dan politik di kancah global, maka perlu adanya penjelasan mengenai kriteria ideal dan pokok pemikiran terkait penunjukan Duta Besar (Dubes) yang berbasis kompetensi. Dalam konteks pemerintahan saat ini, seorang Duta Besar tidak hanya dituntut memiliki tata krama diplomatik tetapi juga harus memiliki jiwa diplomat pejuang yang mencakup kompetensi geopolitik dan keamanan. Oleh sebab itu untuk memahami peta kekuatan dunia agar dapat memposisikan Indonesia sebagai penengah atau mediator dalam konflik global sesuai dengan peran politik bebas aktif yang saya bahas, tentu Duta Besar dituntut mempunyai kompetensi yang terukur di hadapan bangsa-bangsa lain.
Mengingat fokus pemerintah pada pemberdayaan kesejahteraan, Dubes harus mampu menjadi semacam sales bagi komoditas unggulan Indonesia dan menarik investasi yang bersih dari korupsi maka harus punya kemampuan literasi ekonomi internasional. Kemudian dalam ketahanan mental dan integritas, sejalan dengan semangat Asta Cita dalam pemberantasan korupsi seorang Dubes harus menjadi cerminan pemerintahan yang bersih di luar negeri.
Penguatan Citra Pemerintah di Mata Dunia
Penunjukan tokoh yang memiliki rekam jejak kuat seperti teknokrat atau diplomat karier yang mumpuni akan memberikan sinyal positif kepada investor dan pemimpin dunia bahwa Indonesia dikelola secara profesional. Pemerintah sangat serius dalam melakukan transformasi menuju kekuatan alternatif di panggung dunia dengan menunjukkan kebijakan luar negeri kita tidak bersifat transaksional melainkan berdasarkan kepentingan nasional yang substantif.
Sinergi antara power dan persuasion, Presiden Prabowo memiliki karakter kepemimpinan yang tegas (strong leadership). Kehadiran Duta Besar yang memiliki kemampuan persuasi tinggi seperti gaya diplomasi santun yang saya sebutkan akan menciptakan kombinasi yang sempurna. Presiden memberikan arah kebijakan yang strategis dan berwibawa kemudian Duta Besar mengeksekusinya dengan teknik diplomasi yang halus namun efektif di negara penerima.
Ada bentuk tantangan Duta Besar non-karier, kenapa? Harus diakui bahwa penunjukan dari unsur non-karier (politik) sering terjadi di Indonesia. Namun jika ini dilakukan, saran dari para ahli adalah agar figur tersebut tetap memiliki Regional Expertise atau kedekatan khusus dengan negara tujuan yang bisa memberikan nilai tambah bagi Indonesia bukan sekadar bagi-bagi jabatan. Harapannya dengan mendengarkan saran dari para praktisi senior, pemerintah akan memiliki jajaran perwakilan yang mampu mengimplementasikan program visioner pro-rakyat di forum internasional. Hal ini akan memastikan bahwa kesejahteraan di dalam negeri didukung oleh stabilitas dan pengakuan di luar negeri.
Saya berharap penjelasan ini cukup komprehensif dan secara strategis mengaitkan visi Asta Cita Presiden Prabowo dengan kebutuhan praktis di panggung diplomasi. Masalah tersebut tidak hanya menyentuh aspek teknis seperti hilirisasi tetapi juga aspek moral integritas yang menjadi fondasi kepemimpinan beliau. Memahami pemikiran ini menjadi Artikel Opini sangatlah tepat, terutama untuk media-media online yang memiliki pembaca dari kalangan pengambil kebijakan dan pengamat sosial-ekonomi.
Mengapa Artikel Opini?
Dalam membangun wacana publik maka opini adalah cara terbaik untuk menawarkan perspektif baru, secara kontekstual dalam hal ini penunjukan Dubes bukan sekadar urusan birokrasi melainkan instrumen transformasi bangsa. Melalui tulisan ini saya bisa memberikan dukungan intelektual terhadap komitmen Presiden Prabowo dalam membangun pemerintahan yang bersih dan pro-rakyat di kancah global.
Tantangan Kompetensi Antara Politik dan Profesionalisme
Penunjukan Duta Besar (Dubes) dari unsur non-karier memang menjadi diskursus yang menarik dalam studi diplomasi Indonesia. Tantangan utama yang muncul bukan pada latar belakang politiknya, melainkan pada kapasitas eksekusi dan integritas moral dalam membawa misi negara. Tantangan terbesar Dubes non-karier adalah menjembatani political appointment dengan kebutuhan teknis diplomasi. Tanpa Regional Expertise (keahlian wilayah), seorang Dubes akan kesulitan melakukan navigasi birokrasi dan budaya di negara penempatan.
Risiko bagi-bagi jabatan jika penunjukan hanya didasarkan pada balas jasa politik maka perwakilan Indonesia berisiko menjadi pasif, padahal dunia internasional saat ini sangat dinamis. Para ahli menekankan bahwa Dubes non-karier seharusnya membawa jaringan tingkat tinggi atau keahlian khusus, seperti ekonomi atau pertahanan yang tidak dimiliki diplomat karier guna mempercepat pencapaian target nasional. Apabila mengaitkan dengan Asta Cita dan program pro-rakyat, diplomasi Indonesia di bawah Presiden Prabowo diarahkan untuk memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan rakyat. Terkait diplomasi ekonomi dan hilirisasi, Dubes harus mampu meyakinkan investor global bahwa kebijakan hilirisasi Indonesia adalah peluang kolaborasi, bukan proteksionisme. Hal ini memerlukan sosok yang paham peta kekuatan alternatif di panggung dunia dan peran Indonesia dalam menjalankan politik bebas aktif.
Aspek kedaulatan dan ketahanan, seperti yang tertuang dalam komitmen Presiden untuk membangun pemerintahan yang bersih dan patriotik, Dubes adalah garda terdepan dalam menjaga martabat bangsa. Mereka harus mampu mengimplementasikan politik bebas aktif untuk perdamaian dunia sekaligus mengamankan kepentingan domestik. Kemudian dalam aspek moral dan integritas, fondasi kepemimpinan bangsa sebagaimana yang saya maksudkan mengenai pemberantasan korupsi, standar moral ini juga berlaku bagi korps diplomatik. Sistem pemerintahan bersih di luar negeri maka Dubes non-karier harus menjadi cerminan dari pejabat yang berintegritas. Moralitas bukan sekadar pelengkap melainkan fondasi agar diplomasi kita tidak mudah dibeli oleh kepentingan asing yang merugikan rakyat. Dengan kepemimpinan yang jujur, Dubes dapat membangun kepercayaan (trust) internasional yang lebih kuat yang pada gilirannya akan mempermudah negosiasi perdagangan dan perlindungan WNI di luar negeri. Penunjukan Dubes non-karier dalam pemerintahan Presiden Prabowo idealnya bukan sekadar seremoni politik, melainkan penempatan pendekar diplomasi yang memiliki kedekatan strategis dengan negara tujuan. Dengan memadukan komitmen patriotik dan keahlian praktis, perwakilan Indonesia dapat memastikan bahwa pengakuan dunia internasional berjalan selaras dengan peningkatan kesejahteraan rakyat di dalam negeri.
Klaster-Klaster Diplomasi dengan Negara Sahabat
Sebagai tindak lanjut dari Pembahasan ini mengenai tantangan Duta Besar (Dubes) non-karier, penerapan kriteria Regional Expertise (keahlian wilayah) secara spesifik dalam kerangka Asta Cita Presiden Prabowo dapat dijelaskan melalui beberapa klaster strategis.
Pertama, klaster keamanan nasional dan ketahanan pangan negara-negara G20 dan timur tengah, dalam visi Asta Cita kemandirian pangan dan energi adalah prioritas utama. Kebutuhan strategis sesungguhnya Indonesia membutuhkan Dubes yang memiliki kedekatan khusus dengan pembuat kebijakan di negara seperti Brasil atau Rusia (terkait pupuk/gandum) dan negara-negara timur tengah terkait investasi energi. Dubes non-karier di wilayah ini harus memahami geopolitik energi dan pangan. Mereka tidak boleh hanya menunggu undangan, tetapi harus memiliki akses langsung ke ring satu kekuasaan di negara tujuan untuk memastikan pasokan komoditas strategis aman bagi rakyat Indonesia.
Kedua, klaster hilirisasi dan teknologi meliputi Tiongkok, Uni Eropa dan Amerika Serikat, bahwa kini Presiden Prabowo menekankan hilirisasi sebagai kunci pertumbuhan ekonomi. Menghadapi tantangan gugatan internasional seperti di WTO terkait nikel, Indonesia memerlukan Dubes yang bukan sekadar birokrat melainkan negosiator ulung yang memahami hukum perdagangan internasional dan memiliki jaringan di industri manufaktur global. Di sini nilai tambah Dubes non-karier adalah kemampuan meyakinkan investor bahwa Indonesia bukan lagi sekadar pengekspor bahan mentah tetapi mitra industri. Integritas moral sangat diuji di sini agar kerja sama investasi tidak terjebak dalam praktik korupsi yang merusak marwah negara.
Ketiga, klaster kepemimpinan di panggung dunia sebagai kekuatan alternatif dan selatan-selatan, tentu sejalan dengan gagasan saya mengenai Indonesia sebagai kekuatan alternatif, diplomasi kita harus lebih berbunyi di kawasan Global South. Hal ini merupakan wujud nyata implementasi program visioner pro-rakyat melalui pengakuan internasional terhadap model pembangunan Indonesia. Dubes di wilayah Afrika atau Amerika Latin harus memiliki pemahaman sosiologis yang kuat seperti perspektif sosiologis kebijakan pro-rakyat yang saya bahas. Mereka harus mampu memposisikan Indonesia sebagai saudara tua yang sukses dalam transformasi ekonomi tanpa meninggalkan nilai-nilai lokal.
Mengapa Aspek Moral Menjadi Kunci?
Sebagaimana saya sebutkan bahwa ini menyentuh aspek moral integritas, pemilihan Dubes non-karier dengan Regional Expertise memastikan bahwa efisiensi anggaran dalam penempatan tersebut menghasilkan Return on Investment (ROI) diplomatik yang nyata bagi rakyat, bukan sekadar membuang anggaran negara untuk akomodasi politik. Kepentingan nasional di atas segalanya, artinya seorang Dubes yang memiliki kedekatan khusus dengan negara tujuan namun berjiwa patriotik akan menggunakan keistimewaan aksesnya untuk memajukan agenda Indonesia bukan untuk kepentingan bisnis pribadi atau kelompok. Singkatnya dalam era kepemimpinan Presiden Prabowo, Dubes non-karier harus menjadi ujung tombak yang paham medan diplomasi negara tujuan memiliki senjata yang tepat membaca keahlian wilayah dan memegang teguh kompas moral Asta Cita untuk mewujudkan Indonesia yang terang benderang di panggung internasional.